Menu
Pemblokiran Netflix resmi dicabut pada Selasa (7/07) lalu, sudah tentu masyarakat Indonesia yang kebetulan menggunakan layanan Telkom Indonesia seperti Telkomsel, Wifi.ID, dan IndiHome, bisa mulai menikmati kembali layanan Netflix yang sempat mengalami ketegangan dengan BUMN telekomunikasi di Indonesia tersebut.
Pembukaan blokir Netflix ini tidak hanya sekedar pembukaan saja, tetapi juga diikuti dengan penambahan pajak yang harus dibayarkan.
Mengutip Tekno Kompas, aturan PPN terhadap transaksi perdagangan digital atau PMSE, yang berlaku sejak 1 Juli lalu, tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.48/PMK.03/2020.
Pada aturan tersebut, ternyata tidak hanya Netflix saja yang mendapatkan aturan PPN terbaru, tetapi ada beberapa perusahaan lain yang dikenakan tarif pajak.
Beberapa perusahaan tersebut ialah:
Masih mengutip dari sumber yang sama, Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, mengatakan ada kemungkinan bertambahnya perusahaan digital lain yang akan dimasukkan dalam PMK No.48 tersebut. Untuk detil perusahaan apa yang akan masuk, beliau enggan menyebutkan.
Sebenarnya, PPN produk digital ini akan dikenakan untuk siapa?
Pajak Penambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap pembeli atau pengguna dari suatu produk. Dalam hal ini, berarti para pelanggan dari layanan Netflix, Spotify, dan layanan digital lain.
“PPN yang dibayarkan kepada pelaku usaha luar negeri atas pembelian barang atau jasa, yang digunakan dalam kegiatan usaha, dapat diklaim sebagai pajak masukan oleh pengusaha kena pajak.” Ungkap Dirjen Pajak dalam keterangan resminya.
Pajak Penambahan Nilai tersebut ditambahkan sebesar 10% dari harga sebelum pajak. Contoh ringannya adalah jika kamu membeli makanan di restoran, akan ada tambahan ‘10%’ bukan di struk atau nota? Nah, ini juga akan diterapkan pada produk digital.
Konsumen ketika membeli produk digital, nantinya akan melihat tambahan PPN tersebut pada kuitansi, atau nota, atau bukti pembelian yang biasa didapatkan melalui e-mail.
Apabila nota tersebut belum mencantumkan informasi nama dan NPWP pembeli, pajak akan tetap masuk selama nota mencantumkan e-mail pembeli yang terdaftar di sistem informasi DJP.
ADVERTISEMENT
